Quantcast

Sabtu, 17 September 2011

Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil surveinya bahwa kepuasan publik atas kinerja pemerintahan SBY-Boediono ketika menginjak dua tahun ini mengalami penurunan tajam.

Melalui survei yang dilakukan pada bulan September 2011 ini, kepuasan publik atas kinerja pemerintah hanya 37,7 persen. Kinerja ini paling direndah dibandingkan survei atas.

pemerintahan SBY-Boediono pada tahun sebelumnya

Hasil survei itu menyebut, Kabinet SBY-Boediono mengalami penurunan elektabilitas. LSI mencatat, terjadi penurunan 15 persen sejak 100 hari usia kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Saat itu, tingkat elektabilitas pemerintahan mencapai 52,3 persen. Namun seiring dengan sejumlah kasus yang mendera, tingkat elektibilitas menurun drastis menjadi hanya 37,7  persen.

"Merosotnya angka kepuasan publik karena ada 5 problematika yang dihadapi kementerian" kata Peneliti LSI, Ajie Alfaraby, dalam penyampaian hasil survei di kantornya, Ahad, 18 September 2011. " Semakin menurun karena heboh ada dua kasus korupsi di kementerian."

Selain itu, kata Adji Alfaraby, juga karena kinerja 10 kementerian juga dinilai turut memberikan andil terhadap kemerosotan elektabilitas pemerintahan SBY.

Problematika pertama adalah isu korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kedua isu korupsi ini dianggap memberikan daya rusak besar bagi citra kabinet." Saat kampanye, SBY menyerukan akan memerangi korupsi" kata Adji. "Namun, justru satu kementerian yang didera korupsi dari tokoh partainya sendiri dan pernah menjadi juru bicaranya sendiri,"

Meski kasus ini belum tuntas diusut aparat penegak hukum dan para menteri belum tentu terlibat, publik sudah tidak percaya lagi pada kinerja kementerian yang bersangkutan.

Kemudian yang kedua, kebijakan negatif di 4 kementerian yang tidak tuntas pelaksanaannya di masyarakat. Salah satunya adalah Kementerian ESDM di bawah pimpinan Darwin Zahedy Saleh soal ketidakbecusan mengurusi tabung gas. Banyaknya tabung meledak dan menelan korban jiwa di sejumlah daerah.

Lalu juga pemberian remisi kepada koruptor yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Remisi ini dinilai telah menggugat keadilan kepada publik.

Juga soal penanganan TKI di luar negeri yang dirasakan tidak serius. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah Muhaimin Iskandar dinilai tak mampu melindungi hak asasi TKI di luar negeri. Pun juga penanganan kebebasan beragama oleh Kementerian Agama di bawah kendali Suryadharma Ali."Isu negatif dianggap publik sebagai keteledoran atau inkompentensi menteri," ujar Adji

Soal citra cacat moral terkait masalah pribadi seperti dugaan selingkuh. Masalah ini jadi sorotan ketiga publik atas ketidakpuasan. Dalam masalah ini ada tiga menteri yang pernah dikabarkan, yaitu Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan yang terakhir adalah Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa. Menteri Suharso dikabarkan digugat cerai oleh istrinya akibat selingkuh.

"Jika komitmen dengan istrinya saja dilanggar, maka publik menganggap menteri tersebut sulit untuk memenuhi komitmennya menjaga amanah rakyat," terang Adji.

Keempat, masalah ekonomi masyarakat. Publik tidak puas dengan kinerja sejumlah bidang yang menjadi tanggung jawab menteri yang bersangkutan. Menteri Pertanian Suswono, misalnya, dianggap bertanggung jawab atas harga sembako yang membubung tinggi dan tidak terjangkau rakyat. Dan terakhir, Kementerian Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat atas tempat tinggal layak.

Kelima terkait kesehatan para menteri yang bisa mengganggiu kinerja. Saat ini ada dua menteri yang sedang mengidap penyakit yang bisa mengganggu, yaitu Menteri Kesehatan Endang Sedyaningsih yang mengidap kanker paru-paru dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar yang sedang sakit jantung. "Publik menilai menteri yang sakit sulit bekerja secara maksimal.

TEMPO Interaktif, Jakarta 














0 komentar:

Posting Komentar